Keharusan Naik GAJI"""

Kenaikan biaya hidup harus diimbangi dengan kenaikan gaji karyawan. Tujuannya agar terjadi keseimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran. Namun, tidak semua perusahaan mau menaikkan gaji karyawan. Kenapa hal ini sampai terjadi?

Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) menimbulkan masalah baru, yaitu sulitnya perekonomian masyarakat. Sampai sekarang masyarakat belum merasakan dampak positif yang seimbang antara dana kompensasi BBM yang didapati, dengan kenaikan harga BBM. Yang dirasakan masyarakat sekarang adalah, dampak negatifnya lebih berat daripada dampak positifnya. Terbukti, masyarakat semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.

Pemerintah membantah, bahwa mereka sudah sukses meringankan beban ekonomi masyarakat dengan memberikan dana kompensasi BBM sebesar Rp 300.000 pertiga bulan, dan membebaskan biaya pendidikan dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Pertama. Tapi, satu pertanyaan yang harus dijawab oleh pemerintah: apakah uang Rp 300 ribu itu mampu membantu meringankan kebutuhan hidup masyarakat selama tiga bulan? Terus, apakah uang Rp 300 ribu tersebut bisa mengimbangi kenaikan harga barang dan jasa?

Tidak bisa dipungkiri, kenaikan harga BBM mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya angka kemiskinan, angka pengangguran, ancaman PHK besar-besaran, dan melamahnya daya beli masyarakat, khususnya pekerja yang pendapatan upah minimumnya berkisar 93 % - 95 % dari kebutuhan hidup minimum (KHM).

Secara umum kenaikan harga barang dan jasa sebesar 18,56 % yang diakibatkan dari inflasi bulan Oktober 2005 sebesar 15,56 dan inflasi November - Desember 2005 prediksi Bank Indonesia sebesar 3 %. "Oleh sebab itu, pemerintah harus cepat mengambil langkah-langkah taktis, salah satunya menaikkan UMP (Upah Minimum Provinsi) dari Rp 819.100 menjadi Rp 1.200.320," ujar Indra Yana. SH, Sekretaris Jenderal ASPEK (Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia).

KEENGGANAN PENGUSAHA

Selain berdampak buruk terhadap kehidupan buruh, kenaikan harga BBM jugs berdampak negatif pada perusahaan. Biaya produksi dan distribusi semakin meningkat. Akibatnya, sebagian pengusaha enggan menaikkan upah. Jika tidak ditangani secara cepat, hal ini akan menimbulkan konflik antara pekerja dengan pengusaha. Buruh akan melakukan tuntutan baru, yang berhubungan dengan kelangsungan hidup. Sementara, perusahaan bertahan pada undang-undang tentang UMP.

"Agar tidak terjadi gejolak, harus ada perubahan undang-undang UMP. Menyesuaikan gaji dengan kondisi ekonomi. Jangan samakan antara upah sekarang dengan upah sebelum harga BBM naik," kata pria kelahiran Jambi, 21 Agustus 1970 ini.

Diakui oleh Indra, kebijakan pemerintah selalu merugikan buruh, yakni berorientasi pada upah murah. Tujuannya hanya satu: mengundang investor. Pemerintah sangat yakin, keberadaan pengusaha bisa membantu pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, pemerintah melakukan tindakan yang bertolak belakang, dengan menaikkan harga BBM lebih dari 100%. Akibatnya, terjadi biaya tinggi.

Persoalan paling krusial yang dihadapi pekerja Indonesia saat ini adalah tingkat kesejahteraan. Dilihat dari tingkat kesejahteraan, tingkat kesejahteraan buruh jauh di bawah rata-rata. Tak aneh, setiap penetapan UMP selalu menimbulkan gejolak. Gejolak terjadi karena ada perbedaan pandangan antara pekerja dengan pemilik modal. Pekerja menilai upah yang mereka terima di bawah kebutuhan hidup minimum. Sementara, pihak pengusaha mengatakan upah yang diberikan sudah cukup memenuhi kebutuhan hidup, dan cost untuk gaji sudah terlalu tinggi.

Menurut Indra, kesejahteraan tidak hanya upah, juga menyangkut asuransi kesehatan, promosi jabatan, keselamatan kerja, dan lain-lain. Upah hanya salah satu dari sekian banyak kualifikasi kesejahteraan. Sesuai dengan UU No. 21/2000 tentang serikat pekerja, yang diperjuangkan bukan hanya upah semata, tapi juga peningkatan gaji pekerja dan kehidupan keluarga. Ini sulit sekali didapati oleh karyawan. Banyak sekali perusahaan yang tidak memberikan asuransi dan memikirkan kesejahteraan karyawan. Yang dipikirkan keuntungan semata.

Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan oleh pengusaha dan pemerintah untuk menaikkan gaji buruh, di antaranya melalui regulasi, stabilitas harga, penetrasi pasar dan menghilangkan biaya siluman. Biaya siluman adalah penyakit lama birokrasi yang menyebabkan investor enggan menanamkan modal dan high cost economy sampai 20%. Jika biaya siluman ini dipotong, bisa meringankan biaya produksi atau dialihkan untuk kesejahteraan karyawan. Namun apa boleh buat, pemerintah belum mau menghilangkan biaya siluman. Pasalnya akan mengurangi pendapatan birokrasi.

Kondisi ekonomi dan UMP sekarang semakin menyengsarakan kehidupan buruh. Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM tanpa disertai kebijakan humanis dan pemberian insentif membuat buruh semakin sengsara. Idealnya, pemerintah memberikan keringanan pada pengusaha dan buruh. Bukan memanfaatkan pengusaha dan buruh untuk kepentingan pemerintah.

Belajar pada kasus-kasus sebelumnya. Ada beberapa hal yang akan terjadi jika tidak terjadi peningkatan upah. Pertama, konflik antara pemilik modal dan pekerja. Gejala ini sudah terjadi. Para buruh melakukan mogok kerja karena gaji yang diterima tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Kejadian seperti ini sudah terjadi sebelum harga BBM melambung tinggi.

Kedua, menurunnya kualitas kerja. Proses ini berlangsung secara perlahan-lahan. Karena buruh kehilangan semangat bekerja, sebab tenaga dan kemampuan yang diberikan tidak seimbang dengan upah yang didapati. Tidak ada karyawan, yang mau bekerja dengan upah minim.

Ketiga, produksi berkurang. Dengan terjadinya mogok dan menurunnya kualitas kerja, otomatis akan mempengaruhi jumlah produksi. Produksi berkurang secara tidak langsung, pendapatan perusahaan juga akan berkurang. Bila ini berlangsung lama, akan mengancam kelangsungan perusahaan.

Keempat, berkurangnya rasa tanggung jawab, karena karyawan melakukan side job di tempat lain. Kelima, hijrah. Karyawan pindah kerja ke perusahaan lain yang lebih layak, lebih nyaman, dan bisa meningkatkan taraf kesejahteraan hidup. (Ajo)